STRUKTUR PRODUKSI
Struktur Produksi
Struktur
produksi adalah logika proses produksi,
yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan
komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan
menggunakan skema. Struktur
produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi
kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi
nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi
nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan
dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian
cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi
sektor sekunder dan tersier. Perubahan
struktur produksi dapat terjadi karena
:
·
Sifat manusia dalam perilaku
konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju
konsumsi lebih banyak
barang-barang industri
·
Perubahan teknologi yang
terus-menerus, dan
·
Semakin meningkatnya
keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur
produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh
peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin
meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua,
struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju
sektor sekunder.
PENDAPATAN NASIONAL
Adalah satu
indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah dengan
pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka
atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan
yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun
waktu tertentu.
Pendapatan
nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
· Menentukan
laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara
· Mengukur
keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
· Membandingkan
tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya
Konsep Pendapatan Nasional
· Produk
Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik
bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan
jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu
negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga
hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
· Produk
Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional
Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa
barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama
satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga
negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi
perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
· Produk
Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional
Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau
penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian
barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses
produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
· Pendapatan
Nasional Neto (NNI)
Pendapatan
Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung
menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor
produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung.
Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan
kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
· Pendapatan
Perseorangan (PI)
Pendapatan
perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima
oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa
melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran
transfer (transfer payment). Transfer payment adalah
penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini,
melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh
pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas
pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah
pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan
(pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi
(sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan
tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran
yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud
untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
· Pendapatan
yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang
siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk
dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi
tabungan yang disalurkan menjadi investasi.Disposable income ini
diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak
langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib
pajak, contohnya pajak pendapatan.
Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah besar
yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan
konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.
Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan
angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang
dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar
angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara
maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang
relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak
terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian,
masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah
menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya
yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan
maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil
kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara
miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan
Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam
hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau
pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan
perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan
pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan
faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak
(kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan
memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik,
perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu
melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan
kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses
otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan
yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan
subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan
penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk
yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya.
Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin
tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah
digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan.
Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi
terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk
Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap
distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak
selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi
pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin
besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas
distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang
sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
SOURCE: http://sylviaanggraini94.blogspot.com/2012/03/perekonomian-indonesia-5-struktur.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar