STRATEGI
PEMBANGUNAN:
Strategi Pertumbuhan
Strategi pertumbuhan adalah strategi yang dirancang untuk
mencapai pertumbuhan dalam penjualan, aktiva, laba atau kombinasi dari
semuanya. Pertumbuhan yang berkelanjutan artinya penjualan yang meningkat, dan dengan
pengalamannya akan dapat melakukan efisiensi dan akhirnya meningkatkan laba.
Alasan penggunaan strategi pertumbuhan :
Perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan
ketidak efisienan dengan mudah dibandingkan perusahaan yang stabil.
Perusahaan yang sedang berkembang menawarkan banyak peluang
bagi kemajuan, promosi, dan pekerjaan-pekerjaan menarik.
Ada 2 (dua) strategi dasar pertumbuhan yaitu : konsentrasi pada satu industri dan
diversifikasi pada industri lain.
Apabila perusahaan memilih strategi konsentrasi, maka perusahaan dapat berkembang melalui integrasi vertikal dan horizontal.
Integrasi vertikal, yaitu
mengambil alih fungsi yang semula dilakukan oleh pemasok (integrasi ke
belakang/ backward integration)
atau oleh distributor (integrasi ke depan/ forward integration). Strategi ini menarik untuk perusahaan
yang kuat dalam posisi bersaingnya.
Integrasi horizontal, yaitu
dengan cara memperluas kegiatan-kegiatan perusahaan ke dalam lokasi geografis
yang berbeda dan atau menambah rentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada
pasar.
Apabila perusahaan memilih strategi diversifikasi, maka perusahaan dapat berkembang melalui diversifikasi konsentris dan diversifikasi konglomerat.
Diversifikasi konsentris, strategi
ini dilakukan apabila perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat tetapi
daya tarik industri rendah, sehingga perusahaan dapat melakukan diversifikasi
pada industri yang berkaitan.
Diversifikasi konglomerat, ini
merupakan strategi perusahaan yang cocok apabila posisi kompetitif perusahaan
rata-rata dan daya tarik industrinya rendah, sehingga perusahaan melakukan
diversifikasi keluar dari sebuah industri dan mauk kedalam industri yang tidak
berkaitan.
Strategi pembangunan Dengan
Pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekannya
peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya
melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua
mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965
muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari
konsep ketergantungan adalah:
Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan
karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh
karena itu jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan
ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada
usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat
ditempuh diantaranyanadalah; meningkatnya produksi nasional, yang disertai
dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk
nasional, dan sejenisnya.
Teori ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari
dengan mengatakan "... teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan,
namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya
usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan
gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang
memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita
sendiri dibiarkan saja..." (Kothari
dalam Ismid Hadad, 1980)
Strategi Yang Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang
mengemukakan sebab-sebab kurangn mampunya daerah miskin berkembang secepat
daerah yang lebih maju/kaya. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin
berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh
menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya
aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).
Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa
keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya,
sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan
secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan
Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan
pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat
kemiskinan yang bersumber pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya
usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan
kebutuhan pokok, dan sejenisnya.
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan
strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang
ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang
mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi
yang rendah, akumilasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang
rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang
berkembang.
Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa
prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan
pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah
diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik,
khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran
dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi
penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect,
pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di
sektoe tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk
yang sangat tinggi.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi
Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada
dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus
secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain
ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung
kepada golongan miskin ini.
Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah
menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya
antargolongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju
dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan
oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi
tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan
outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke
atas di dalam negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip
spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah
dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber
daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi
penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya
pemiskinan sumber dayanya.
Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan
antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Di daerah
Kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki Pulau
Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak dimiliki NTT. Dengan demikian
faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang
berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi anyar daerah yang
berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (urban bias:
penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan, biasanya di daerah
perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.
Arti dan Strategi Pembangunan
Ekonomi di Indonesia
Pembangunan ekonomi adalah suatu
proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi
penduduk suatu negara.
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas
dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar
proses pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud dengan pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang
diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan
mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara
tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan
pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah
pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya
kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan,
sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya
pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur
produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam
lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Selanjutnya pembangunan ekonomi
diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk
meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang
berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor
tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor
nonekonomi.
Faktor ekonomi yang memengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber
daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.
Sumber daya alam, yang meliputi
tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil
hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu
negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu,
keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam,
menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses
produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan
keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah
penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil
produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas
yang ada.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENGERTIAN, UNSUR, DAN FUNGSI PERENCANAAN
Belum ada kata sepakat di antara
para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah peren
canaan ekonomi (pembangunan). Di kepustakaan ekonomi istilah tersebut
sangat lentur. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara
seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan
pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan.
Perencanaan dapat dikatakan sebagai : Teknik atau cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta
telah dirumuskan oleh badan perencana pusat.
Menurut Mochamad Hatta, tujuan perencanaan adalah mengadakan
suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan
jalannya. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro, perencanaan pada asasnya
berkisar pada dua hal : pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai
tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar
nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara
alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi
pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria
tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.
Namun demikian, walaupun tidak ada
kesepakatan pendapat di antara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa
perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian
dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan
tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.
Perencanaan pembangunan ditandai
dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya
tujuan yang bersifat pembangunan ter-tentu. Inilah yang membedakan perencanaan
pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.
Ciri-ciri dari suatu perencanaan
pembangunan :
a. Usaha yang
dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang
mantap (steady socialeconomic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha
pertumbuhan ekonomi yang positif.
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan
pendapatan per kapita.
c. Usaha untuk
mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha
diversifikasi ekonomi.
d. Usaha
perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha
pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
f. Usaha
pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang
kegiatan-kegiatan pembangunan.
g.
Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur
pokok sbb :
a. Kebijaksanaan
dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari
seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan
pembangunan lainnya.
b. Adanya
kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai
variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
c. Perkiraan
sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis,
sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
d. Uraian tentang
kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal,
penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai
kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
e. Perencanaan
pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini
dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
f. Perencanaan
pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan tersebut.
Sementara itu, fungsi-fungsi
perencanaan adalah sebagai berikut :
1.
Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan,
adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditu-jukan kepada
pencapaian tujuan pembangunan.
2.
Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi,
prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada
masa yang akan datang.
3. Perencanaan
memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan
perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar
untuk mengadakan pengawasan evaluasi.
Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya
perencanaan adalah :
1. Agar penggunaan
alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif
sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2.
Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
3.
Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.
PERLUNYA PERENCANAAN DI NEGARA
SEDANG BERKEMBANG
Dalam ilmu ekonomi kita mengenal
teori keseimbangan yang stabil (stable equilibrium). Teori ini menyebutkan
bahwa jika terjadi perubahan dari keadaan seimbang, maka akan timbul suatu
reaksi dalam bentuk perubahan ke arah yang berlawanan dengan keadaan yang
pertama, sehingga akhirnya keadaan akan kembali kepada keseimbangan semula.
Teori ini ternyata tidak dapat
diterapkan pada sistem sosial. Dalam sistem sosial tidak terdapat kekuatan yang
secara otomatis mengembalikan keadaan yang tidak stabil ke keadaan yang stabil.
Dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa jika terjadi suatu perubahan dalam
sistern sosial, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan lain yang
membawa sistem tersebut semakin jauh dari keadaan semula. Hal ini
menunjukkan bahwa suatu proses sosial cenderung kumulatif, bahkan dengan laju
yang semakin cepat.
Suatu contoh dari proses kumulatif ini adalah lingkaran
setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Seperti kita ketahui, salah satu
tujuan penting perencanaan ekono mi di NSB adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi. Untuk meningkat kan
pertumbuhan tersebut berarti kita perlu
meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan
tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Tetapi pening katan laju
pembentukan modal ini menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya kemis kinan
masyarakat itu sendiri. Tingkat
tabungan yang rendah dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah pula. Akibatnya laju investasi rendah dan berpengaruh pada
rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut sebagai
lingkaran setan kemiskinan. Untuk memotong lingkaran setan ini Zweig
menyarankan perlunya suatu pembangunan yang terencana. Dengan
kata lain, di sinilah letak penting perencanaan di NSB.
Ada dua metoda untuk memotong lingkaran setan kemiskinan
tersebut. Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal
dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi, dan kedua adalah
dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan
kemampuan sendiri.
Dasar pemikiran timbulnya perencanaan di NSB itu adalah
untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar. Mekanisme pasar di NSB
biasanya belum sempurna karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan NSB-NSB dengan
mekanisme seperti itu, sehingga perekonomian dldominasi oleh sektor non-uang.
Pasar produk, faktor produksi, modal, dan uang tidak terorganisir dengan baik
sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan
,iasa tidak terjadi. Untuk menghapuskan ketidaksempurnaan pasar tersebut, yakni
agar mobilisasi dan pemanfaatan sumber-sumber dapat lebih efisien, maka
diperlukan suatu perencanaan.
Kebutuhan perencanaan di NSB juga didorong oleh keinginan
untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena langkanya modal dan melimpahnya tenaga
kerja, maka masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang sulit
dipecahkan di NSB. Oleh karena itu, perlu adanya badan perencana yang terpusat
yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan ini. Pembangunan ekonomi yang cepat
membutuhkan pembangunan sektor pertanian dan industri yang kuat, pembangunan
infrastruktur sosial dan ekonomi, dan pengembangan sektor perdagangan luar
negeri dan domestik yang harmonis. Semua ini memerlukan investasi yang serentak
di berbagai sektor, dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan melalui
perencanaan pembangunan.
Kebutuhan pengembangan sektor pertanian bersama-sama dengan
sektor industri tersebut timbul dari kenyataan bahwa pertanian cian industri
saling terkait satu sama lain. Reorganisasi pertanian akan menguranyi surplus
tenaga kerja yang pada gilirannya tenaga kerja tersebut akan dapat diserap oleh
sektor industri. Lebih dari itu, pembangunan pertanian juga penting untuk
memasok kebutuhan bahan mentah sektor industri tersebut.
Sektor pertanian dan industri tidak akan dapat berkembang
tanpa adanya faktor penunjang yang berupa infrastruktur, misalnya pembangunan
jaringan transportasi: jalan raya, rel kereta api, dan jembatan; jaringan
telekomunikasi: telepon, fax; listrik, waduk, dan sebagainya. Begitu pula
lembaga pendidikan dan latihan, kesehatan masyarakat, dan perumahan diperlukan
untuk tersedianya tenaga yang trampil dan terlatih. Perusahaan swasta tidak akan
tertarik untuk membangun infrastruktur seperti itu karena kurang
"menguntungkan", sehingga pihak pemerintahlah yang harus mem
bangunnya.
Pengembangan perdagangan selain memerlukan pembangunan
sektor per-tanian dan industri juga memerlukan adanya lembaga keuangan. Belum
ber-kembangnya pasar uang dan pasar modal di kebanyakan NSB menjadi salah satu
kendala pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karena itu peme-rintahlah
yang diharapkan mengatasi ketidaksempurnaan keadaan perekonomian ini dengan
membangun suatu pasar uang dan lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dan
pengaturan aspek perdagangan ini dapat dilakukan oleh Badan Perencana.
Singkat kata, perencanaan pembangunan sangat diperlukan dan
merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB. Perencanaan yang
baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan
kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita,
me-ningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan secara keseluruhan.
SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI
Selama dua dekade sejak tahun 1950, dunia ditandai dengan
munculnya bangsa-bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan ekonomi dan
politik yang berkembang cukup pesat dalam dunia internasional. Negara-negara
sedang berkembang (NSB) tersebut semakin meningkat aspirasinya untuk mengejar
ketertinggalannya di bidang ekonomi dari negara-negara maju. Hal ini
ditunjukkan oleh diterimanya secara universal perencanaan pembangunan sebagai
sarana yang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar
dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam
beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang
utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu
negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan
ekonomi adalah gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.
Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran
(target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu
jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif)
atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya
mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang
bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti
sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri, dan sebagainya.
Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB
mengemukakan bahwa perekonomian pasar (market economy) yang tidak terkendali
dapat, dan seringkali, mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami
kemandegan ekonomi, gejolak harga, dan tingkat pengerjaan (employment) yang
rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak
sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana
memobilisir sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu
perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan dengan lancar, cepat, dan seimbang. Oleh karena itu,
perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang esensial untuk mengarahkan
dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB.
Di dunia ini seringkali orang membagi sistem perekonomian
secara umum menjadi 2 yaitu perekonomian pasar (market economy) dan
perekonomian berencana (planned economy). Namun demikian sebenarnya tidak ada
perekonomian yang benar-benar berencana ataupun yang benar-benar tidak
berencana, karena masalah perencanaan adalah suatu masalah kadar atau
derajatnya saja.
Sebagai contoh: suatu analisis tentang perekonomian sosialis
yang terdesentralisasi. Dalam konteks suatu sistem pasar adalah masuk akal jika
harga-harga dalam perekonomian sosialis seperti ini ditentukan oleh kekuatan
pasar penawaran dan pasar permintaan dan harga tersebut mempunyai peranan kunci
dalam proses pengalokasian sumberdaya secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dari sudut pandang yang statis tentang
alokasi sumber-daya yang optimal dan efisien secara ekonomis, sistem sosialis
yang terdesentralisasi dapat dikatakan termasuk kategori pasar. Namun demikian,
sejauh bahwa tingkat tabungan ditentukan oleh badan perencanaan pusat dan
secara sadar menyisihkannya untuk membiayai investasi pada masa yang akan
datang, maka aspek dinamis dari sistem sosialis yang terdesentralisasi tersebut
menunjukkan suatu hubungan yang erat dengan perekonomian berencana. Oleh karena
itu, untuk menghindarkan hal-hal yang lebih membingungkan, maka pada pembahasan
selanjutnya nanti akan kita bedakan tiga macam perencanaan ekonomi yang utama.
PROSES PERENCANAAN EKONOMI
Proses pembangunan bisa dibagi
menjadi 4 tahap. Biasanya ke empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu
rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan
diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan
kesernpatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan
seterusnya. Para pemimpin politik harus mene-tapkan prioritas-prioritas tujuan
untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya
adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah
perencanaan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran
tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang biasanya cukup banyak
jumlahnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau
lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan
(employment) sebesar 4 persen per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada
perencana untuk mengembangkan program-pro¬gram untuk mencapai tujuan tersebut. Alternatif
ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat
(urut-urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan,
misalnya pertumbuhan dan pengerjaan (employment), yang akhirnya lebih
memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap
pertama proses perencanaan (ekonomi).
Tahap kedua adaiah mengukur ketersediaan
sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut:
tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga
kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kesemuanya itu, bersama dengan keterbatasan
administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai
kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target-targetnya.
Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan
untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk
mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek
investasi-seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik,
pusat-pusat kesehatan-yang termasuk dalam perencanaan nasional;
kebijaksanaan-kebijaksanaan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah,
pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini bisa merangsang
perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan
nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor
pertanian, yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung
kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.
Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan
kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional
(welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan
organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development
strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun).
Rangkaian perencanaan sperti ini hanya akan dapat berjalan
dengan balk jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan sosial
dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana. Sayangnya, para
pemimpin politik tidak selalu mampu berbuat demikian. Mereka lebih suka
pernyataan-pernyataan tentang tujuan-tujuan yang besar tetapi tidak jelas. Para
perencana biasanya berpikir dalam kerangka waktu yang panjang (beberapa tahun),
sedangkan pertimbangan-pertimbangan politis mengatur wawasan-wawasan yang lebih
pendek. Dalam beberapa kasus para pemimpin tidak bisa secara rasional
menetapkan prioritas-prioritas sesuai teori tanpa memiliki pandangan terlebih
dahulu tentang trade-off di antara tujuan-tujuan, misalnya berapa banyak
pertumbuhan nasional harus dikorbankan untuk meningkatkan pengerjaan yang
diinginkan?
Suatu perubahan dalam rangkaian perencanaan bisa membantu
untuk mengelakkan jalan buntu itu. Para perencana bisa memulai dengan
menetapkan seperangkat tujuan alternatif dan prioritas-prioritas, kemudian
menyiapkan strategi-strategi alternatif (rangkaian kegiatan), yang
masing-masing dirancang untuk menunjukkan yang terbaik pada suatu
prioritas-prioritas yang berbeda. Hal ini memberi pembuat keputusan politik
suatu ukuran trade-off di antara tujuan-tujuan yang berbeda. Juga mengurangi
pilihan di antara tujuan-tujuan yang berlawanan bagi penentuan investasi dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan di mana lebih mudah untuk mencapainya pemenuhan
tujuan yang aktual.
Dari uraian di atas, mungkin tampak bahwa proses perencanaan
itu penting, melebihi dari perencanaan yang dihasilkannya. Dengan melihat bahwa
para politisi kurang memahami ilmu ekonomi, para perencana harus lebih
konstruktif dengan mencoba untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi
ke dalam proses pembuatan keputusan, mengkuantifikasikan elemen-elemen yang
bisa dihitung oleh para ekonom, dan mengindentifikasikan elemen-elemen yang
tidak bisa dikuantifikasikan. Ini merupakan proses pendidikan bagi para
pemimpin poiitik tentang ekonomi secara umum dan perekonomian negaranya sendiri
secara khusus. Dengan menunjukkan dan menjelaskan trade-off dalam
pilihan-pilihan di antara proyek-proyek alternatif dan strategi-strategi,
perencana bisa membantu para politisi untuk memehaminya lewat
implikasi¬implikasi ekonomi dari keputusan-keputusan perencanaan dan
kendala-kendala serta peluang-peluang yang diberikan sistem ekonomi tersebut.
Akhirnya, proses pendidikan bagi para politisi melalui perencanaan tersebut akan
dapat mengarah kepada kebijak-sanaan-kebijaksanaan politik yang lebih terbuka
dan pada akhirnya memperbaiki kinerja (performance) ekonomi yang merupakan
tujuan akhir dan perencanaan pembangunan.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN KAPITALIS
Perencanaan memainkan peranan yang sangat penting dalam
proses ekonomi-bahkan di dalam perekonomian yang didominasi pihak swasta sekalipun,
seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang di negara kapitalis walaupun
secara tidak langsung. Dalam perekonomian tersebut, perencanaan pada umumnya
merupakan usaha yang dengan sadar dilakukan pemerintah mencapai pertum-buhan
ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil
melalui berbagai instrumen kebijaksanaan fiskal dan moneter.
Oleh karena sistem mekanisme pasar yang benar-benar bebas
dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh
gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu
siklus usaha, maka pemerintah berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan
yang akan mencegah ketidak-stabilan ekonomi tersebut sambil tetap merangsang
pertumbuhannya. Alat kebijaksanaan utama yang digunakan adalah terutama
kebijaksanaan di bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan luar
negeri.
Tingkat pengerjaan yang lebih besar dan pendapatan yang
lebih tinggi bagi penduduk yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya
kebijaksanaan ekspansi moneter, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan
penyesuaian tarif pajak. Inflasi dan deflasi diatasi melalui
kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, penyesuaian tingkat bunga, dan garis
pedoman mengenai harga upah. Gejolak
neraca pembayaran dinetralisir melalui penyesuaian tarif, pengendalian devisa,
kuota impor serta perangsang pajak.
Seluruh alat kebijaksanaan di atas
meskipun aktif, tetapi bersifat tidak langsung. Bersifat aktif dalam pengertian
bahwa kesemuanya mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan. Sedangkan
bersifat tidak langsung dalam pengertian bahwa kebijaksanaan tersebut hanya
dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan, di mana para
pengambil keputusan dari pihak swasta dipengaruhi untuk berperilaku dengan
suatu cara yang memungkinkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil secara
terus menerus.
Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi
dikebanyakan perekonomian kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu
yang ditetapkan, tetapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan dasar
analisis trend masa lalu dan proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN SOSIALIS
Perencanaan ekonomi dalam perekonomian sosialis dikaitkan
terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni ini bubar) dan
perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) di mana
pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui
suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat sasaran yang
telah dite-tapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat merupakan dasar
penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Sumberdaya,
baik material maupun finansial, dialokasikan tidak atas dasar harga-harga pasar
serta keadaan penawaran dan permintaan sebagaimana dalam perekonomian
kapitalis, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan akan material, tenaga kerja,
dan modal dari rencana keseluruhan.
Jadi, perbedaan yang esensial antara perencanaan dalam
perekonomian kapitalis dan dalam perekonomian sosialis adalah rangsangan versus
pengendalian (inducement versus control).
Peranan perencanaan dalam perekonomian kapitalis hanya
berusaha untuk mencegah agar perekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan
yang stabil yang diinginkan melalui alat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktif
namun tidak langsung. Sementara itu peranan perencanaan dalam perekonomian
sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan
suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan akan tetapi juga berusaha
melaksanakan rencananya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan dari
hampir seluruh unit-unit produksi dalam perekonomian secara keseluruhan.
Dengan kata lain, perekonomian di negara-negara komunis pun
tidak ada yang seratus persen direncanakan secara terpusat. Sebagai contoh, di
mantan negara Uni Sovyet, aspek ekonomi pasar telah menjadi sesuatu hal yang
semakin meningkat dalam produksi, distribusi, dan penetapan harga sejumlah
besar barang-barang konsumsi.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN
Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan
kelembagaan di mana sebagfan dari sumberdaya produktif dimiliki dan dikelola
oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Besarnya
proporsi yang tepat antara pemilikan pemerintah dan sektor swasta berbeda dari
satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian, tidak seperti perekonomian
kapitalis yang biasanya pemilikan pemerintah hanya kecil sekali, maka
perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat
besar.
Sektor swasta perekonomian campuran tersebut biasanya
terdiri dari 3 bentuk pemilikan individu yang berbeda yaitu:
(1) sektor
tradisional yang subsisten yang terdiri dari pertanian swasta dalam skala kecil
dan industri kecil barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke
pasar setempat.
(2)
perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian,
industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh
orang-orang pribumi.
(3) perusahaan
asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar luar
negeri. Modal bagi perusahaan- perusahaan
ini biasanya datang dari luar negeri.
Dalam keadaan lingkungan kelembagaan
semacam itu tampak dua aspek utama dari perencanaan pembangunan dalam
perekonomian campuran yaitu:
(1) Penggunaan
tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negeri dilakukan dengan sengaja
oleh pemerintah untuk melaksanakan investasi-investasi pada proyek pemerintah
dan memobilisir serta menyalurkan sumberdaya yang langka ke bidang-bidang yang
bisa diharapkan akan memberi sumbangan ke arah terwujudnya kemajuan ekonomi
dalam jangka panjang. Misalnya, pembangunan jalan kereta api, sekolah-sekolah,
pembangunan iistrik tenaga air, dan infrastruktur-infrastruktur lainnya, dan
juga pendirian industri-industri impor.
(2) Kebijaksanaan pemerintah untuk
mempermudah, merangsang, meng-arahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan
mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi
antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah
pusat.
Sifat kompromi dari keadaan tersebut
yaitu antara rangsangan kapitalis dan pengendalian sosialis tampak jelas dari
karakteristik perencanaan dalam perekonomian campuran tersebut. Oleh karena
kebanyakan NSB termasuk dalam jenis "campuran", maka para ahli
ekonomi dunia terdorong untuk mengambil kesimpulan bahwa negara-negara tersebut
memerlukan suatu tingkat perencanaan tertentu untuk mengatasi masalah
kemiskinan, kebodohan, dan wabah penyakit.
Keharusan akan adanya perencanaan di
NSB tersebut disebabkan oleh keadaan-keadaan kelembagaan yang memaksa yaitu
tidak adanya pasar yang terorganisir dengan baik, kebutuhan akan transformasi
kelembagaan yang cepat, kebutuhan untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka
ke dalam bidang-bidang yang produktif, dan adanya dampak psikologis dari suatu
program tujuan nasional.
SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN SUATU PERENCANAAN
Menurut Jhingan (1983) perumusan dan kunci keberhasilan
suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini:
1. Komisi Perencanaan
Prasyarat pertama bagi suatu
perencanaan adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir
dengan cara yang tepat. Komisi tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian dan
sub-bagian yang dikoornidinir di bawah sejumlah ahli, seperti ahli ekonomi,
ahli statistik, insinyur dan ahli-ahli lainnya yang ahli dalam aspek
perekonomian
2. Data Statistik
Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang
menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara beserta segala
kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan
data statistik serta sumber-sumber daya potensial lain seperti sumberdaya alam,
sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut. Data yang
berhubungan dengan potensi sumber daya ini sangat diperlukan untuk menentukan
arah dan prioritas suatu perencanaan. Oleh karena itu pembentukan suatu
jaringan kantor statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan
informasi dan data statistik menjadi suatu kebutuhan yang utama.
3. Tujuan
Rencana dapat menetapkan pula tujuan-tujuan seperti halnya:
peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, pengurangan
ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta pemusatan kekuatan
ekonomi, peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan
kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan, dan sebagainya. Berbagai
sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan
disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
4. Penetapan Sasaran dan Prioritas
Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu
tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro
hendaknya dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan
dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral hendaknya disesuaikan dengan
sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. Keserasian
pencapaian tujuan ini memerlukan adanya skala prioritas. Skala prioritas ini
harus ditentukan atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan
memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Rencana dan proyek seperti itu perlu dilaksanakan
dengan suatu prioritas tertentu. Prioritas ini tidak dijalankan secara kaku,
tetapi secara luwes.
5. Mobilisasi Sumberdaya
Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh
pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dad sumber luar
negeri dan dalam negeri (domestik). Sumber dana domestik yang utama
didapatkan dari tabungan, laba perusahaan negara, dan pajak. Sumber luar negeri berasal dari pinjaman atau bantuan
luar negeri dan penaman modal asing. Yang perlu diperhatikan dalam hal
pembiayaan pembangunan ini adalah jangan sampai mengakibatkan efek inflasioner
dan tekanan pada neraca pembayaran. Dan pada saat yang sama harus mampu
mendorong tabungan bagi sektor perusahaan dan rumah tangga di dalam negeri.
6. Keseimbangan dalam Perencanaan
Suatu perencanaan hendaknya mampu
menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun
surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi,
antara permintaan dan penawaran terhadap suatu produk, antara kebutuhan dan
penyediaan tenaga kerja, dan antara devisa dan permintaan terhadap impor sangat
diperlukan.
Ada dua jenis keseimbangan yang
diperlukan dalam suatu perencanaan.
·
Pertama, keseimbangan fisik yang
meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output dengan jumlah dan jenis
investasi. Perencanaan juga memerlukan keseimbangan antara output berbagai
sektor perekonomian. Ini dicapai melalui teknik input-output, karena output
dari satu sektor atau industri merupakan input bagi sektor atau industri lainnya.
Keseimbangan fisik penting bagi konsistensi internal suatu perencanaan, kalau
tidak, berbagai hambatan fisik seperti kekurangan bahan mentah. tenaga kerja,
dan sebagainya akan timbul dalam perekonomian.
·
Kedua adalah keseimbangan moneter
(keuangan) yang meliputi keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan
jumlah barang yang tersedia bagi mereka untuk konsumsi, antara dana yang
dipakai untuk investasi swasta dengan jumlah barang investasi yang tersedia
untuk investor swasta, antara dana yang dipakai untuk investasi pemerintah
dengan jumlah barang investasi yang diproduksi oleh sektor negara, dan
keseimbangan antara pembayaran luar negeri dengan penerimaan luar negeri.
Adanya ketidakseimbangan di sektor
keuangan ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada penawaran dan permintaan
barang-barang fisik sehingga akan mengakibatkan tekanan inflasioner dan
kesulitan neraca pembayaran selama periode perencanaan.
7. Sistem Administrasi yang Efisien
Administrasi yang baik, efisien dan
tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis
menganggap administrasi yang kuat, baik, dan tidak korup merupakan syarat utama
bagi keberhasilan suatu peren-canaan. Pemerintah Pusat di NSB seharusnya tidak
mengambil keputusan ekonomi penting secara tergesa-gesa tanpa lebih dahulu
diuji dan diper¬timbangkan secara matang oleh para teknokrat. Di
berbagai departemeri harus ditunjuk staf administrasi yang cakap dengan tugas
utama menyiapkan laporan kelayakan yang baik mengenai proyek yang diusulkan. Mereka
harus memperoleh pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek,
melaksanakannya sesuai jadwal, mengubahnya jika timbul hambatan mendadak yang
tidak diharapkan, dan mengevaluasinya dari waktu ke waktu. Tanpa peralatan
administrasi seperti itu, perencanaan pembangunan tidak akan berhasil di NSB. Lewis
dengan tegas mengatakan bahwa, tanpa adanya administrasi seperti itu (yang
baik) pemerintah lebih baik membiarkan semuanya berjalan bebas tanpa campur
tangan (laissez-faire) daripada mereka berpura-pura melakukan perencanaan. Keberhasilan
luar biasa perencanaan pembangunan di Rusia dapat dikaitkan dengan tatanan
Partai Komunis yang sangat terlatih dan disiplin bagai pendeta. Dalam membuat
suatu rencana, tulis Lewis di kesempatan lain, teknik merupakan bagian dari
kebijak-sanaan. Pembangunan ekonomi tidak sangat rumit, rahasia keberhasilan
perencanaan lebih banyak terletak pada politik yang bijaksana dan administrasi
negara yang baik.
8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat
Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang
tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang
mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini Lewis mencatat
unsur-unsur utama kebijaksanaan pembangunan yang meliputi:
(i) penyelidikan potensi pembangunan; survei sumberdaya
nasional, penelitian ilmiah; peneli-tian pasar;
(ii) penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik,
transportasi dan telekomunikasi) apakah oleh badan usaha negara atau swasta;
(iii) penyediaan fasilitas latihan khusus dan juga
pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan ketrampilan yang diperlukan;
(iv) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian,
khususnya peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, perusahaan, dan
transaksi ekonomi;
(v) bantuan untuk mencip¬takan pasar yang lebih banyak dan
dan lebih baik;
(vi) menemukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik
dalam negeri maupun luar negeri;
(vii) peningkatan pemanfaatan sumber daya secara lebih baik,
baik swasta maupun negara. Keberhasilan perencanaan pembangunan dapat dinilai
terutama dengan menguji berbagai usulan dari masing-masing unsur tersebut.
Kebijaksanaan yang baik dapat membantu keberhasilan suatu
perencanaan, tetapi dia tidak dapat menjamin keberhasilan. Karenanya, Lewis
menyamakan perencanaan pembangunan dengan obat. Obat yang berada di tangan
seorang praktisi yang baik dapat memberikan hasil yang manjur, tetapi masih
mungkin terjadi bahwa pasien yang diharapkan hidup ternyata mati dan yang
diharapkan mati ternyata hid up.
9. Administrasi yang Ekonomis
Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam
administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan
pemerintahan. Masyakarat harus merasa yakin bahwa setiap rupiah yang mereka
bayarkan kepada pemerintah melalui pajak dan pinjaman dipergunakan sebagaimana
mestinya bagi kesejahteraan dan pembangunan mereka, dan fidak
dihambur-hamburkan.
10. Dasar Pendidikan
Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar
pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar
moral dan etika masyarakat. Seseorang tak dapat mengharapkan adanya
administrasi yang ekonomis dan berdaya-guna kalau masyarakat tidak mempunyai
nilai etika dan moral yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa
membangun lebih dulu dasar pendidikan yang kuat yang mengajarkan pengetahuan
akademis maupun teknis secara berimbang. Tanpa menciptakan manusia yang jujur
dan berdaya-guna di dalam negara, tidak akan mungkin menyusun perencanaan
ekonomi dalam skala besar.
11. Teori Konsumsi
Menurut Galbraith (1962), satu syarat penting dalam
perencanaan pembangunan moderen adalah bahwa perencanaan tersebut harus
dilandasi oleh teori konsumsi. Negara Sedang Berkembang tidak harus demokratis
dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang yang ada di dalam peringkat
pola pendapatan yang dapat dibeli oleh keluarga tertentu. Sepeda murah di
negara berpendapatan rendah adalah lebih penting dibandingkan dengan mobil
murah. Sistem penerangan listrik yang murah untuk daerah pedesaan adalah lebih
baik ketimbang sistem kapasitas tinggi yang menggunakan peralatan yang talk
dapat dioperasikan masyarakat. Di atas segalanya perhatian utama harus
ditekankan pada penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi secara
berdaya-guna dan berlimpah, karena kesemua itu merupakan keperluan paling
mendasar.
12. Dukungan Masyarakat
Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi
keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan
memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Perencanaan ekonomi harus di atas
kepen-tingan golongan, tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus
memperoleh persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, suatu perenca-naan harus
dianggap sebagai Rencana Nasional bila rencana tersebut disetujui oleh
wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, tanpa dukungan masyarakat talk ada
perencanaan yang dapat berhasil. Untuk hal tersebut Lewis mengatakan bahwa,
semangat rakyat adalah minyak pelumas perencanaan sekaligus bahan bakar
pembanguan ekonomi. Semangat rakyat adalah kekuatan dinamis yang memungkinkan
segalanya.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional
didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada
usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa
perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak
memungkinkan pelaksa-naannya secara baik.
Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama:
• Tahun 1947
dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi
Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap
bidang-bidang pertanian, peternakan, per-industrian dan kehutanan.
• Tahun 1952
dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intlnya
adalah tetap sektor publik.
• Tahun
1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun.
• T ahun
1961-1969 berhasii disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang
meliputi jangka waktu 8 tahun inl terbagi atas rencana tahapan 3 dan 5 tahun.
Program stabilisasi dan rehabilitasi ekoromi pembangunan
sejak Orde Baru sebenarnva berpangkai pada Nation Building Approach dalam
kerangka:
1. Jangka
panjang; pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan
pembangunan secara utuh dan terpadu (unified dan integratif) antara berbagai
aspek kehidupan masyarakat.
2. Jangka
menengah: pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial dengan lebih bertitik berat
pada pembanuuna,n sektor pertanian dan pengembangan sektor sosial serta
kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Pertama (Repelita I) disusun dan dimulai pelaksanaannya sejak 1 April 1969,
diikuti dengan Repelita selanjutnya. Kegiatan perencanaan dilakukan terutama
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Dalam perumusan dan pelaksanaan
suatu teori maupun dalam penyusunan suatu strategi pembangunan nasional
sebagaimana telah diungkapkan, Indonesia pun tidak melepaskan diri dad asas
politik ekonomi yang dianut Hal ini
telah dicantumkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 dan penjelasannya yaitu
Demokrasi Ekonomi.
Sebagai ilustrasi make dapat kita
pakai GBHN sebagai pola umum Pembangunan Indonesia berdasarkan pendekatan
perencanaan pembangunan bangsa. Pelaksanaannya akan dilaksanaKan secara
bertahap melalui Repelita-repelita sebagai perencanaan pembangunan jangka
menengah yang pende-katannya lebih merupakan pembangunan ekonomi dan sosial.
Bahkan dalam pola umum pembanqunan nasional tersebut telah dibuat pula cara
peiaksa-naannya secara lebih operasional yaitu dengan sistern perencanaan
tahunan dan mekanisme APBN.
Dalam pelaksanaan strategi
pembangunan tersebut telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti, namun
dernikian juga masih kelihatan bahwa banyak tujuan yang mendasar masih jauh
dari terwujud. Bahkan mungkin ada arah pelaksanaan yang beium sesuai dengan
persrektif yang dikehendaki dengan amanat UUD 1945.
source:http://www.sylabus.web44.net/pembangunanfile/kuliah6.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar